Implementasi Peraturan Dirjen P2P Tentang Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV) di Klinik/RS

Seiring dengan meningkatnya teknologi transportasi yang semakin memudahkan manusia menjelajah antar negara hanya dengan hitungan jam, maka semakin meningkat pula risiko penyebaran penyakit menular dari satu negara ke negara lain. Saudi Arabia merupakan salah satu negara yang paling banyak dikunjungi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim dengan tujuan menjalankan ibadah haji maupun umroh. Berdasarkan data Kementerian Agama, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah umroh terbanyak kedua setelah negara Pakistan yaitu dengan jumlah jamaah umroh di tahun 2018 lebih dari satu juta orang. Dengan banyaknya jumlah pelaku perjalanan ke negara Arab Saudi dari berbagai belahan dunia termasuk dari negara-negara endemis meningitis, maka menjadikan Arab Saudi merupakan salah negara yang memiliki faktor risiko tinggi penularan meningitis. Meskipun menurut data terbaru dari WHO, saat ini tidak ada kasus terkonfirmasi meningitis di negara Arab Saudi, namun masyarakat harus tetap waspada karena di negara tersebut jamaah umroh dapat juga terpapar dari jamaah lain misalnya jamaah yang berasal dari negara Afrika yang merupakan negara endimis Meningitis. Salah satu cara pencegahan penularan penyakit meningitis yaitu dengan melakukan vaksinasi meningitis yang dibuktikan dengan adanya sertifikat vaksinasi internasional yang biasa disebut ICV.

ICV (International Certificate of Vaccination) merupakan dokumen resmi internasional yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai instansi yang berwenang terhadap cegah tangkal keluar masuknya penyakit menular dari Indonesia ke negara lain ataupun sebaliknya sebagai bukti bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi tertentu. Tidak hanya meningitis, beberapa negara di Amerika, Eropa dan Afrika juga mensyaratkan vaksinasi Yellow Fever bagi imigran yang akan menuju ke negara tersebut untuk mencegah penyakit demam kuning. Selain kedua jenis vaksinasi tersebut sesuai dengan Permenkes No 23 tahun 2018 pasal 5, jenis vaksinasi yang diwajibkan dalam rangka perjalanan internasional dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai kewajiban sebagai pembina dan pengawas penerbitan sertifikat vaksinasi Internasional.

Berdasarkan Permenkes No 23 tahun 2018, klinik dan RS yang memiliki sarana prasarana serta SDM yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi internasional. Dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dengan No. SR.03.04/II/2745 tahun 2018, sebagai tindak lanjut dari Permenkes No 23 Tahun 2018 maka Kantor Kesehatan Pelabuhan ditunjuk sebagai Instansi yang berwenang melaksanakan verifikasi dan pengawasan terhadap Klinik/RS yang akan melaksanakan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi Internasional.

Klinik/Rumah Sakit yang akan menyelenggarakan vaksinasi internasional dan penerbitan ICV dapat mengajukan permohonan pelaksanaan penerbitan dan permintaan blanko ICV kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat. Sesuai perdirjen, syarat-syarat yang harus disertakan saat mengajukan permohonan antara lain :

1. Surat permohonan bermaterai pelaksanaan penerbitan dan permintaan blanko ICV sesuai dengan lampiran yang telah tertuang dalam perdirjen.

2. Salinan izin operasional Klinik/Rumah Sakit dan salinan sertifikat akreditasi RS/Klinik jika ada.

3. Surat pernyataan bermaterai dari pemilik/pimpinan/penanggung jawab Klinik / Rumah Sakit tentang penugasan dokter yang melaksanakan vaksinasi disertai dengan spesimen tanda tangan dokter yang bersangkutan serta specimen stempel Klinik/Rumah Sakit dengan ukuran sesuai dengan Permenkes No. 23 Tahun 2018.

4. Salinan SIP (Surat ijin Praktik) dokter dan sertifikat telah mengikuti pelatihan vaksinologi terakreditasi dari organisasi profesi yang berwenang terkait vaksinologi dana tau pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.

5. Daftar peralatan pelayanan vaksinasi berupa ruang tunggu, tempat pendaftaran, ruang pemeriksaan, ruang tindakan, ruang administrasi, buku pencatatan dan alat pemantau suhu, shock anafilaktik kit, pengelolaan limbah medis (dilampirkan MOU dengan perusahaan pengelola limbah medis), dan alat pengolah data dan jaringan internet.

6. Surat pernyataan bermaterai memiliki rantai dingin (cold chain) sesuai dengan Permenkes No 12 Tahun 2017.

7. Surat pernyataan bermaterai memiliki alat pengolah data dan jaringan internet berupa computer, printer passbook, printer colour standard dan jaringan internet.

8. Daftar tenaga administrasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan dilampiri dengan salinan ijazah masing-masing petugas.

Seluruh berkas yang telah dipersiapkan tersebut diatas dapat dikirimkan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Setempat dan selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi secara bertahap oleh tim verifikasi yang telah ditunjuk oleh kepala kantor.

Di KKP Semarang, terdapat 5 tim verifikasi Klinik dan RS yang mengajukan permohonan penerbitan ICV. Satu tim terdiri dari empat orang pegawai yang terdiri dari struktural, dokter, dan surveilans. Tugas tim verifikasi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penerbitan ICV sesuai klinik / Rumah sakit yang diampu yang meliputi visitasi, pengawasan pelaporan bulanan penerbitan ICV oleh Klinik/ RS. Berkas permohonan yang diterima oleh kepala kantor untuk selanjutnya didisposisi ke tim kecil. Selanjutnya dilaksanakan verifikasi oleh tim penilai yang meliputi data klinik/ RS, persyaratan administrasi dan persyaratan fasilitas. Tim akan melaporkan hasil verfikasi administrasi kepada pimpinan maksimal 7 hari setelah berkas di verifikasi. Setelah lolos secara administrasi maka akan dilaksanakan verifikasi sarana prasarana di RS/Klinik. Apabila sarana dan prasarana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka akan diusulkan ke Subdit Surveilans Karantina Kesehatan Kemenkes untuk diberikan ussername dan password untuk akses aplikasi Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKES) untuk Klinik/RS yang bersangkutan dan selanjutnya akan dilaksanakan pelatihan penggunaan aplikasi SINKARKES kepada tim pengolah data di RS/Klinik.

Klinik yang telah lolos verifikasi baik dari segi administrasi maupun sarana prasarana maka akan diterbitkan surat ijin persetujuan pelaksanaan vaksinasi internasional dan penerbitan ICV oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan yang berlaku selama 1 (satu) tahun. Pengajuan perpanjangan ijin dilakukan maksimal 2 bulan sebelum masa berlaku habis. Klinik/ RS yang telah menerima surat persetujuan dari KKP dapat melakukan permohonan blanko ICV ke KKP yang bersangkutan. Jumlah blanko ICV yang disampaikan kepada KKP sesuai dengan kebutuhan RS/Klinik maksimal untuk jangka waktu 3 bulan, yang jumlahnya ditentukan dan telah disetujui oleh kepala KKP. Pembayaran blangko ICV dilakukan melalui aplikasi pembayaran PNBP Simponi sesuai dengan jumlah yang tertera pada billing yang telah dikeluarkan oleh bendahara penerimaan KKP. Pemohon dapat mengajukan blanko ICV lanjutan/ulang kepada KKP setempat apabila sisa stok ICV pada RS/Klinik yang bersangkutan maksimal berjumlah 25% dari stok awal dengan mengirimkan pelaporan pemakaian ICV lengkap kepada tim verifikasi KKP sebelumnya serta telah mengirimkan laporan bulanan penggunaan ICV.

Adapun kebijakan dari KKP Kelas II semarang mengenai pelaksanaan penerbitan ICV oleh klinik/RS antara lain :

1.Klinik/ Rumah Sakit hanya melayani penyuntikan dan penerbitan ICV bagi pasien yang telah mendapatkan vaksinasi internasional (meningitis dan yellow fever).

2.Klinik/RS hanya menerbitkan ICV dari pasien yang vaksin dari klinik/RS masing-masing.

3.Pelayanan vaksinasi dan penerbitan ICV dilaksanakan di tempat ijin klinik dan tidak diperkenankan melakukan vaksinasi di luar Klinik/Runah sakit.

4.Stiker vaksin (nomor batch) yang telah disuntikkan kepada pasien ditempelkan dalam ICV.

5.Alat pencatat suhu untuk penyimpanan vaksinasi harus dalam kondisi baik dan terkalibrasi.

Selama pelaksanaan vaksinasi internasional dan penerbitan ICV oleh klinik/Rumah sakit, apabila klinik/RS melakukan pelanggaran yang dapat merugikan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan KKP Kelas II Semarang, maka KKP Semarang berhak melakukan pemberian sanksi kepada Klinik/RS yang bersangkutan. Sanksi dapat berupa :

1.Teguran Tertulis

Teguran tertulis diberikan apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Dirjen.

2.Penghentian pemberian blanko ICV / Pencabutan ijin

Penghentian pemberian blanko ICV diberikan apabila klinik/RS telah mendapat surat teguran 3 (tiga) kali dan tidak mengindahkan, selain itu stok ICV yang masih tersisa akan ditarik KKP untuk dimusnahkan.

Seluruh teguran tertulis maupun penghentian pemberian blanko ICV terhadap Klinik/RS akan ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Setempat. Sejak Perdirjen P2P No SR.03.04/II/2745/2018 tentang penerbitan ICV oleh Klinik dan Rumah Sakit diterbitkan yaitu tanggal 23 November 2018, hingga saat ini (Per tanggal 30 Juni 2019) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Semarang telah meloloskan sejumlah Klinik dan Rumah Sakit yang berada di wilayah kerja KKP Semarang. Berikut daftar Klinik dan RS yang telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan vaksinasi internasional dan penerbitan ICV.


Pelaksanaan verifikasi visitasi di Klinik/RS Pemohon penerbitan ICV


Penyerahan sertifikat persetujuan Klinik/RS sebagai pelaksana vaksinasi internasional dan penerbitan ICV

 


Penyerahan blangko ICV kepada klinik/RS pelaksana vaksinasi internasional dan penerbitan ICV



  Pelaksanaan pelatihan penggunaan aplikasi SINKARKES kepada RS/Klinik penerbit ICV

Penulis : Ninda Widya Kartika, SKM














Kategori Berita

Arsip File