Pejabat Karantina Kesehatan Menurut Undang - undang Nomor 6 Tahun 2018

Istilah Pejabat Karantina Kesehatan ini akhir-akhir ini mulai viral di kalangan Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan lintas sektor terkait di pintu masuk Negara (bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat Negara (PLBDN) dan juga di wilayah. Sejak UU nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mulai diundangkan pada bulan Agustus 2018 memang istilah ini mulai menggaung dan masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan seputar itu. Mulai dari pertanyaan, siapa yang diangkat menjadi pejabat karantina kesehatan? apakah merupakan jabatan khusus? Bagaimana perekrutannya? Apa saja kewenangannya? dan Apa saja haknya?

Ya, pada tanggal 13 April 2019, Ibu Menkes RI, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (K) telah meneguhkan Pejabat Karantina Kesehatan dan PPNS di Lakespra TNI AU pada pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan se-Indonesia yang telah mengikuti Diklat Karantina Kesehatan mulai angkatan 1 sampai angkatan terkini yaitu angkatan 18. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 1 ayat 29 disebutkan bahwa Pejabat Karantina Kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberi kewenangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melaksanakan Kekarantinaan Kesehatan.

Pejabat Karantina Kesehatan secara khusus juga disebutkan dalam pasal 73 sampai dengan 76 pada UU nomor 6 tahun 2018. Pasal 73 UU Nomor 6 tahun 2018 menyebutkan bahwa Pejabat Karantina Kesehatan merupakan pejabat fungsional di bidang kesehatan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang Kekarantinaan Kesehatan serta ditugaskan di instansi Kekarantinaan Kesehatan di pintu masuk dan di wilayah. Menurut pasal 73 tersebut artinya Pejabat Karantina Kesehatan bukan merupakan jabatan fungsional baru/khusus, namun pegawai negeri sipil dengan memiliki jabatan fungsional bidang kesehatan yang sudah dilatih Kekarantinaan Kesehatan sehingga memiliki kualifikasi di bidang Kekarantinaan Kesehatan, misalnya dokter, perawat, epidemiolog, entomolog, sanitarian yang telah mengikuti diklat Kekarantinaan Kesehatan.

Bagaimana proses perekrutan Pejabat Karantina Kesehatan? Menurut pasal 74 UU No.6 tahun 2018 disebutkan bahwa perekrutan Pejabat Karantina Kesehatan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Diklat kekarantinaan Kesehatan merupakan sarana bahwa seseorang pejabat fungsional di instansi kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah untuk diangkat menjadi pejabat karantina kesehatan. Artinya ada pejabat karantina kesehatan wilayah dengan diklat kekarantinaan kesehatan wilayah dengan sasaran instansi Kekarantinaan Kesehatan di wilayah (Dinas Kesehatan) dan ada pejabat Karantina Kesehatan di pintu masuk dengan sasaran instansi Kekarantinan Kesehatan di pintu masuk (Kantor Kesehatan Pelabuhan) dengan jenjang diklat Kekarantinaan Kesehatan tingkat dasar, lanjutan dan tingkat mahir.


Foto penyematan lencana Pejabat Karantina Kesehatan oleh Ibu Menkes RI, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (K) di Lakespra TNI AU 13 April 2019

Apa saja wewenang Pejabat Karantina Kesehatan? Berdasarkan pasal 75 ayat 3 UU No.6 tahun 2018 disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan, Pejabat Karantina Kesehatan berwenang:

a. Melakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);

b. Menetapkan tindakan Kekarantinaan Kesehatan;

c. Menerbitkan surat rekomendasi deportasi atau penundaan keberangkatan kepada instansi yang berwenang; dan

d. Menerbitkan surat rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan karantina di wilayah

Disebutkan juga dalam pasal 67, bahwa dokumen Karantina Kesehatan dikeluarkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, atau Pos Lintas Batas Darat Negara. Dokumen Karantina Kesehatan yang dimaksud adalah dokumen Karantina Kesehatan untuk alat angkut, orang dan barang. Dokumen Karantina Kesehatan untuk alat angkut terdiri dari deklarasi kesehatan; sertifikat persetujuan Karantina Kesehatan; sertifikat sanitasi; sertifikat obat-obatan dan alat kesehatan; buku kesehatan untuk kapal; dan surat persetujuan berlayar karantina kesehatan (Port Health Quarantine Clearance) untuk Kapal. Dokumen Karantina Kesehatan untuk orang terdiri dari sertifikat vaksinasi internasional (International Certificate of Vaccination or Prophylaxis); dan surat keterangan pengangkutan orang sakit. Dokumen Karantina Kesehatan untuk barang terdiri dari surat izin pengangkutan jenazah atau abu jenazah dari pelabuhan atau bandar udara (Human Remains Transport Certificate); dan sertifikat kesehatan untuk bahan berbahaya.

Apa saja hak pejabat karantina kesehatan? Pada pasal 76 ayat 1 UU No.6 tahun 2018 disebutkan bahwa Pejabat Karantina Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berhak mendapatkan:

a. Pelindungan hukum;

b. Pelindungan kesehatan dari risiko kerusakan organ; dan

c. Keselamatan jiwa.

Jika ada pertanyaan, apakah semua JFT bidang kesehatan di instansi Karantina Kesehatan di pintu masuk harus menjadi Pejabat Karantina Kesehatan? Itu menjadi kewenangan pemerintah pusat yang mengatur. Seperti disebutkan dalam pasal 75 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2018 , bahwa Pemerintah Pusat mengatur penempatan Pejabat karantina kesehatan di pintu masuk dalam rangka penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Namun jika melihat tugas, dan wewenang berdasarkan amanah UU nomor 6 tahun 2018 cukup besar dan berat, kebutuhan Pejabat Karantina Kesehatan yang banyak di instansi karantina kesehatan pintu masuk menjadi hal yang mutlak. Artinya PNS dengan jabatan fungsional bidang kesehatan secara bertahap akan mengikuti diklat Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka meningkatkan kompetensi bidang kekarantinaan kesehatan dan memenuhi proses rekrutmen pejabat karantina kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat karantina kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI.

Penulis : Nur Idayanti, SKM















Kategori Berita

Arsip File