Pertemuan Penguatan Kesepahaman Penentuan Kriteria Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, Laik Terbang, dan Penerapan Kartu Kesehatan Jemaah Haji (KKJH) Elektronik di Embarkasi Solo (SOC)

KKP Semarang, 2018. Permenkes Nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji telah dilaksanakan sejak operasional haji Tahun 2016. Permenkes tersebut diterbitkan dalam rangka perlindungan terhadap jemaah haji agar dapat melaksanakan ibadahnya sesuai dengan syariat islam melalui upaya pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah haji sejak dini. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan kesehatan haji juga harus memperhatikan Permenkes Nomor 62 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kesehatan haji. Walaupun Permenkes Nomor 15 tahun 2016 sudah diinstruksikan untuk dijalankan di seluruh Kabupaten/Kota dan embarkasi haji di Indonesia sejak tahun 2016, akan tetapi sampai dengan tahun 2017 pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala di lapangan. Di Embarkasi Solo (SOC) pada tahun 2017, masih ditemukan 41 jemaah haji yang tidak istithaah dan atau laik terbang dengan perincian: 36 jemaah haji tidak istithaah dan atau tidak laik terbang, 1 jemaah meninggal di asrama/embarkasi, dan 4 jemaah haji pendamping (mengundurkan diri).


Foto bersama peserta pertemuan

Banyaknya kasus jemaah haji yang tidak istithaah dan atau tidak laik terbang sebagai salah satu indikator masih adanya perbedaan dalam pemahaman tentang penentuan kriteria istithaah kesehatan haji maupun laik terbang, terutama di tingkat kabupaten/kota sebagai pelaksana pembinaan dan pelayanan kesehatan jemaah haji. Selain permasalahan teknis kesehatan tentang istithaah dan laik terbang, pada Tahun 2018 Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji) mengeluarkan kebijakan penerapan Kartu Kesehatan Jemaah Haji elektonik (e-KKJH) sebagai pengganti Buku Kesehatan Jemaah Haji (BKJH) manual. Tentunya perlu dikaji secara detail bagaimana manajemen, sarana dan pra sarana (fasilitas penunjang), pembiayaan, metode (petunjuk pelaksanaan dan teknis), serta keterampilan petugas dalam pelaksanan kebijakan tersebut supaya pelaksanaanya optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu diadakan pertemuan dalam rangka menyamakan pemahaman terhadap Permenkes Nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Jemaah Haji dan Permenkes Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji serta penerapan KKJH elektronik bagi seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah dan DIY, serta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi.

Pertemuan dilaksanakan di Hotel Alana, Solo pada tanggal 19-21 Maret 2018 dengan narasumber dari: Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Agama Kanwil Jawa Tengah, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP Semarang), serta Persatuan Dokter Kesehatan Haji Indonesia (PERDOKHI) Jawa Tengah. Adapun peserta pertemuan sebanyak 70 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

2. Dinas Kesehatan Provinsi DIY

3. Bidang yang membawahi kesehatan haji dinas kesehatan kab/kota se-Jawa Tengah

4. Bidang yang membawahi kesehatan haji dinas kesehatan kab/kota se-DIY

5. Kementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Tengah

6. Kementerian Agama Kanwil Provinsi DIY

7. Bintal Kesra Setda Provinsi Jawa Tengah

8. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah

9. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi DIY

10. RS. Dr. Moewardi Surakarta

11. PT. (Persero) Garuda Indonesia Bandara Adi Soemarmo

12. KKP Semarang

13. KKP Cilacap



Acara pembukaan oleh Puskeshaji Kemenkes RI

Acara dibuka oleh dr. R. Maliki Arif B, MKM selaku Kabid. Pembimbingan dan Pengendalian Risiko Kesehatan Jemaah Haji, Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, beliau sekaligus membawakan materi dengan judul Penerapan Kartu Kesehatan Jemaah Haji elektronik (e-KKJH)yang di moderatori oleh Sarno Dwi Antoro, SKM dari Dinkesprop. Jawa Tengah.Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa KKJH sebagai ganti BKJH manual bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses recall data rekam medis jemaah haji yang dapat dihubungkan dengan Siskohatkes melalui Android (smart phone) dan pada tahun 2018 akan diterapkan di seluruh embarkasi haji di Indonesia.

Materi pada hari ke-2 disampaikan oleh Subur Hadi Marhaento SKM, MKes dari Dinkesprop Jawa Tengah dan dr. Migunani Utami, Sp.KP dari KKP Semarang. Beliau membawakan materi Kesiapan daerah dalam pelaksanaan Permenkes No.15 tahun 2016 tentang Isthitaah di Wilayah Jateng dan DIY dan Implementasi Permenkes No.62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan kesehatan haji dalam rangka penetapan status kesehatan jemaah haji laik terbang. Pada sesi ini, acaradimoderatori oleh Badar Kirwono, SKM, MKes dari KKP Semarang.

"Tahun 2018, Permenkes No.15 Tahun 2016 harus diterapkan secara penuh dan tidak dapat diintervensi oleh siapapun" ujar Bapak Subur "Dan hanya jemaah haji yang memenuhi syarat isthitaah kesehatan yang boleh masuk ke Embarkasi" tambahnya. Beliau menuturkan bahwa sampai pertemuan ini dilaksanakan, rata-rata cakupan pemeriksaan kesehatan tahap I di Jawa Tengah sebesar 81,6%, sedangkan rata-rata cakupan pemeriksaan kesehatan tahap II baru mencapai 20,6%. 

Dr. Migunani Utami, Sp.KP memaparkan bahwa pemeriksaan kesehatan di Embarkasi-Debarkasi dilakukan dalam rangka menetapkan status laik atau tidak laik terbang dan penilaian kembali istithaah kesehatan Jemaah haji. Dokter Mimi, panggilan akrab beliau menuturkan "Penentuan laik/tidak laik terbang berdasarkan standar keselamatan penerbangan intl dan peraturan kesehatan intl. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan untuk memastikan tidak ada jemaah haji dengan penyakit menular dan belum divaksinasi", lanjutnya.

Secara garis besar, gangguan faal tubuh akibat penurunan tekanan udara dalam kabin pesawat dibagi menjadi dua, yaitu hipoksia hipobarik dan barotrauma. Gangguan tersebut berpengaruh pada penyakit kardiovaskuler, PPOK, anemia, stroke/post stroke, dll. Kondisi penerbangan yang cukup lama merupakan kondisi matra yang dapat berpengaruh pada peningkatan risiko penularan penyakit menular, kehamilan, serta penumpang dengan gangguan psikiatri.

Narasumber lain dalam pertemuan tersebut adalah dr. Arifin, Sp.PD, KIC, FINASIM dari PERDOKHI Jawa Tengah. Menurut hemat beliau, kasus jemaah haji yang dipulangkan dari asrama haji akibat tidak memenuhi syarat jauh lebih berat dan rumit permasalahannya. "Akibat pemulangan jemaah haji yang tidak istithaah dan atau tidak laik terbang berpengaruh terhadap gangguan psikologis, administrasi yang lebih rumit, biaya yang lebih mahal, serta terganggunya kekompakan jemaah haji" ujarnya. Oleh karena itu, beliau menghimbau kepada semua peserta pertemuan khususnya peserta dinas kesehatan kabupaten/kota agar tegas dalam menentukan status istithaah bagi jemaah haji.  

Narasumber dari Kementerian Agama Kanwil Jawa Tengah, Drs. Sholikhin, MM. mengemukakan bahwa istithaah kesehatan sebagai dasar pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), jadi orang yang tidak memenuhi syarat istithaah tidak bisa melunasi BPIH, atau dengan kata lain tidak bisa menunaikan ibadah haji pada tahun berjalan.

Selain itu, dipaparkan pengalaman penyelenggaraan kesehatan haji di Kabupaten Banyumas. Sampai pertemuan dilaksankan, cakupan pemeriksaan kesehatan tahap II di Kabupaten Banyumas sudah mencapai lebih dari 90% dengan cakupan entri data siskohatkes sebesar 85,54%. Dalam kesempatan ini, dr. Arif Sugiono selaku Kasie. Surveilans, Imunisasi dan KLB Dinkes Kab. Banyumas membagi pengalamannya terhadap semua peserta pertemuan.


Sesi tanya jawab dan diskusi

Setelah pemaparan materi dan diskusi selesai, sesi terakhir pertemuan adalah pembuatan kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh perwakilan peserta pertemuan. Diharapkan dengan adanya kesepakatan tersebut, baik pelaksanaan pemeriksaan kesehatan maupun penentuan isthithaah kesehatan jemaah haji mempunyai pedoman yang sama. Selain itu, kesepakan tersebut dijadikan pedoman/dasar dalam menyelesaian masalah terkait dengan penentuan isthithaah kesehatan haji.


NB: Klik Disini Untuk Download Materi dan kesepakatan Pertemuan














Kategori Berita

Arsip File